Menilik Kepuasan Publik Pada Era Jokowi

Menilik Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi Menjadi Topik Yang Sering Di Bahas Di Indonesia. Terutama mendekati akhir masa jabatan keduanya. Jokowi, yang menjabat sejak 2014, telah membuat berbagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur. Walaupun demikian, tanggapan masyarakat terhadap keberhasilan kepemimpinannya beragam. Salah satu pencapaian utama Jokowi yang banyak di hargai oleh masyarakat ialah pembangunan infrastruktur besar-besaran. Proyek seperti jalan tol trans-Jawa, bandara baru, pelabuhan, dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah memajukan aksesibilitas di sejumlah daerah Indonesia.

Menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 2023. Menilik Kepuasan Publik lewat pembangunan infrastruktur ini menyumbang pada peningkatan tingkat kepuasan publik. Di mana sekitar 70% responden merasa puas dengan implementasi di bidang infrastruktur​. Tetapi, di sisi lain, sejumlah kebijakan ekonomi Jokowi tetap menuai kritik. Walaupun berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5%, sebagian masyarakat masih merasa bahwa progres ekonomi belum sepenuhnya terasa. Isu ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan inflasi menjadi ketakutan utama bagi sejumlah besar masyarakat. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa walaupun kepuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintah berada pada tingkat yang moderat. Ada kelompok masyarakat yang merasa ekonomi masih lemah, terutama setelah pandemi COVID 19.

Salah satu kritik yang sering di lontarkan ialah terkait isu demokrasi dan kebebasan berpendapat. Beberapa pihak menganggap bahwa ketika era Jokowi terjadi penurunan kebebasan berpendapat, melalui timbulnya kasus kriminalisasi terhadap aktivis. Serta pembaharuan undang-undang yang di nilai membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi pandangan masyarakat kepada kualitas demokrasi di Indonesia. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2022 memperlihatkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik di bidang penegakan hukum. Namun demikian, program-program sosial yang di terapkan Jokowi. Contohnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), memperoleh apresiasi dari masyarakat kelas bawah.

Lebih Menilik Kepuasan Publik Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Daerah

Pembangunan infrastruktur di daerah merupakan salah satu perhatian penting pemerintahan Presiden Jokowi sejak mengawali jabatannya saat 2014. Lebih Menilik Kepuasan Publik Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Daerah tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah luar Jawa. Proyek besar-besaran misal jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan kawasan industri telah di bangun di berbagai provinsi di luar Jawa. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur di daerah ini memperoleh tanggapan positif dari masyarakat. Menurut survei yang di laksanakan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 2023. Sekitar 70% masyarakat Indonesia mengatakan puas dengan hasil pembangunan infrastruktur.

Mereka memandang dampak konkret dari pembangunan jalan tol, bandara, serta infrastruktur transportasi lainnya yang mendukung aksesibilitas antarwilayah​. Salah satu contoh konkret ialah proyek jalan tol trans-Sumatra yang mempercepat perjalanan antar provinsi di pulau Sumatra. Masyarakat di wilayah ini mengungkapkan peningkatan kemudahan transportasi dan distribusi, yang di harapkan mampu menaikkan perekonomian lokal. Di Kalimantan, pembangunan infrastruktur pendukung misal bandara dan jalan juga membantu memudahkan akses ke daerah-daerah terpelosok​. Tetapi, meskipun kepuasan secara keseluruhan tinggi, masih ada rintangan dan kritik. Beberapa masyarakat di daerah terpencil merasa kalau pembangunan infrastruktur belum merata.

Di sejumlah daerah Papua dan Nusa Tenggara, akses terhadap fasilitas dasar contohnya jalan, air bersih, dan listrik masih minim. Hal ini menciptakan kesenjangan antara daerah yang sudah memperoleh akses infrastruktur dengan daerah yang belum tersentuh oleh program pembangunan​. Selain itu, ada pula kritik tentang efek lingkungan dan sosial dari sejumlah proyek infrastruktur besar. Misalnya pembuatan bendungan dan kawasan industri. Di beberapa daerah, masyarakat setempat khawatir akan dampak proyek-proyek ini kepada lingkungan dan sumber mata pencaharian mereka. Contohnya, proyek pembangunan tambak dan daerah industri di Kalimantan dan Sulawesi di keluhkan karena mempengaruhi lingkungan sekitar dan masyarakat.

Kesenjangan Antar Daerah Masih Terlihat Jelas

Meskipun berbagai upaya telah di buat oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi Kesenjangan Antar Daerah Masih Terlihat Jelas. Perbedaan dalam pembangunan dan akses terhadap sumber daya masih tampak jelas. Ketidakseimbangan ini acap kali terjadi antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara daerah perkotaan dan pedesaan. Serta antara sentra ekonomi utama seperti Pulau Jawa dan daerah terpelosok lainnya. Salah satu penyebab yang memicu kesenjangan ini ialah distribusi pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, infrastruktur telah menjadi keutamaan.

Walaupun demikian, hasilnya lebih terasa di wilayah yang telah lebih berkembang, contohnya Pulau Jawa dan sejumlah Sumatra. Sementara daerah-daerah terpelosok misalnya Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku masih tertinggal untuk hal akses terhadap infrastruktur dasar​. Menurut survei BPS Badan Pusat Statistik, wilayah Indonesia bagian timur misalnya Papua dan Nusa Tenggara masih menghadapi masalah besar. Untuk hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Contohnya, tingkat kemiskinan di Papua dan Papua Barat masih jauh lebih tinggi di banding rata-rata nasional.

Di bidang ekonomi, ketimpangan tampak dari kontribusi PDRB Produk Domestik Regional Bruto sejumlah daerah. Pulau Jawa, sebagai poin ekonomi terbesar, berkontribusi lebih dari 50% terhadap PDB nasional. Sedangkan wilayah timur Indonesia hanya menyumbang dalam persentase yang sangat kecil. Ketimpangan ini juga tergambar dalam pengangguran dan tingkat kemiskinan. Di mana daerah barat Indonesia relatif mempunyai tingkat pengangguran yang lebih rendah di banding bagian timur.

Harapan Masyarakat Untuk Presiden Selanjutnya Menghadapi Ketimpangan Ini Setelah Jokowi Berhenti

Setelah Presiden Jokowi menyelesaikan masa jabatannya. Masyarakat memiliki Harapan Masyarakat Untuk Presiden Selanjutnya Menghadapi Ketimpangan Ini Setelah Jokowi Berhenti untuk menghadapi ketidakseimbangan antar wilayah. Yang masih menjadi rintangan jelas bagi Indonesia. Ketimpangan yang terlihat mencolok antara kawasan maju dan daerah terbelakang. Khususnya antara wilayah barat seperti Jawa dan Sumatra dengan wilayah timur. Misalnya Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, membutuhkan perhatian khusus dari pemimpin berikutnya.

Salah satu harapan penting masyarakat ialah pemerataan pembangunan infrastruktur. Walaupun Jokowi telah melaksanakan banyak pembangunan infrastruktur besar, masyarakat mengimpikan presiden selanjutnya lebih mengonsentrasikan pembangunan di daerah-daerah terpencil dan terbelakang. Infrastruktur contohnya jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan wajib lebih merata. Masyarakat di daerah terpencil acap kali merasa terisolasi karena minimnya akses terhadap fasilitas dasar tersebut. Lewat pembangunan yang lebih merata. Di harapkan akan muncul hubungan yang lebih baik antara pusat ekonomi dan daerah-daerah yang lebih terpencil​.

Selain itu, ada impian besar supaya presiden selanjutnya mampu mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi antar daerah. Pulau Jawa saat ini masih menguasai PDB nasional, sedangkan wilayah timur Indonesia menyumbang lebih sedikit dalam perekonomian nasional. Program-program ekonomi yang di desain khusus untuk mengoptimalkan peluang ekonomi lokal di daerah terbelakang sangat di harapkan. Sektor-sektor misalnya pertanian, perikanan, dan pariwisata di daerah tersebut membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal investasi, pelatihan, dan dukungan teknologi​. Itulah tadi berita yang membahas mengenai Menilik Kepuasan Publik.